Informasi Publik

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Klasifikasi Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan KMA RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022

LINK  --> SK KMA RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022

LINK  -->  SK PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Informasi yang Dikecualikan

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian A, B dan C yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:

• Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
• Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
• Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
• Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
• Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
• Informasi yang    apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
• Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
• Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
• Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
• Informasi    yang    tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:

• Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
• Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
• Sasaran Kinerja Pegawai SKP atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
• Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
• Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
• Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
• Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu.
• Berita acara sidang dan alat bukti
• Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.

INFORMASI SECARA BERKALA

INFORMASI SERTA MERTA

Informasi Setiap Saat

Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

Daftar Informasi Publik

Yang Telah Dimutakhirkan Sesuai dengan SK KMA Nomor 2-144/KMA/VIII/2022

Dan PERKI Nomor 1 Tahun 2021

Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

Tahun 2025

Penetapan dan Proses Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan

Dalam SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Pengadilan  mencakup pengklasifikasian informasi  terdiri dari informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang dikecualikan.

Hasil Uji Konsekuensi  dapat diunduh Disini

Ketika Badan Publik menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan, maka pengecualian tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi. Uji Konsekuensi Informasi adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai undang – undang, kapatutan, dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Pengadilan.

Dalam melakukan Pengujian Konsekuensinya, PPID mempunyai kewajiban :

1. Menyebutkan secara jelas dan terang informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi,
2. Mencantumkan undang – undang yang dijadikan dasar pengecualian,
3. Mencantumkan konsekuensi,
4. Mencantumkan jangka waktu.

Sedangkan dalam hal pemberian dan penyampaian informasi yang dikecualikan PPID dapat menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan. Selain itu PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Hasil Uji Konsekuensi  Tahun 2025