Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulanan PA Buntok : Bahas Capaian dan Tantangan Kinerja | (03/07/2025)
Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulanan PA Buntok : Bahas Capaian dan Tantangan Kinerja | (03/07/2025)
Kamis, 03 Juli 2025 di Ruang Sidang Pengadilan Agama Buntok. Pengadilan Agama Buntok melaksanakan kegiatan rutin yaitu Rapat Bulanan. Rapat Bulanan ini dimulai pukul 13.00 WIB dan diikuti oleh Ketua, seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Buntok.
Rapat Monev bulanan ini adalah forum strategis yang digunakan oleh Pengadilan Agama Buntok untuk memastikan bahwa program, kegiatan, dan kebijakan berjalan sesuai rencana.
Rapat Bulanan dipimpin langsung oleh Bapak Adi Martha Putera, S.H.I. Ketua Pengadilan Agama Buntok. Kemudian yang menjadi tujuan rapat ini adalah Menilai capaian indikator kinerja utama (IKU) dan target yang telah ditetapkan, Mengidentifikasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan program, Menyampaikan laporan perkembangan dari masing-masing unit kerja serta Menjadi alat kontrol bagi pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai.
Adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat kali ini , diantaranya:
1. Penyampaian Hasil Rakor Pimpinan yang dilaksanakan di PTA
2. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bulan Juni tahun 2025. baik pada bagian kepaniteraan maupun bagian kesekretariatan.
3. Pada bagian Kepaniteraan diantaranya membahas tentang aspek teknis dan administratif yang berkaitan langsung dengan pelayanan perkara dan dokumen hukum, Evaluasi kearsipan dan digitalisasi dokumen perkara untuk efisiensi, kerjasama dengan P3KP tentang dispensasi kawin bagi anak dibawah umur. Kemudian pemberlakuan akta cerai elektronik dan hal hal yang dianggap penting lainnya.
4. Pada bagian Kesekertariatan pembahasan diantaranya tentang realisasi anggaran, kemudian membahas isu-isu strategis dan administratif Pembaruan dan validasi data pegawai dalam aplikasi SIKEP dan update SKP Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Buntok serta Monitoring penggunaan aplikasi internal dan eksternal untuk pelayanan publik.
